Wakapuspen TNI Buka Rakor PPID Mabes TNI TA 2024

Jakarta -   Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mewakili Kapuspen TNI membuka Rapat Koordinasi (Rakor) PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) Mabes TNI TA. 2024 dengan mengangkat tema "Penguatan PPID Mabes TNI Dalam Implementasi UU RI No. 14 Tahun 2008, " bertempat di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (26/11/2024).

Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam sambutannya yang dibacakan Wakapuspen TNI menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi publik  merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau Badan Publik lainnya.

Baca juga: Danlanud Sultan Hasanuddin Bersama Pangdivif 3 Kostrad Tinjau Latihan Terjun Taktis Siswa Paradasar Brigif Para Raider 3/Tri Budi Sakti

“Guna menjamin terlaksananya prosedur keterbukaan informasi publik dengan baik, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: 611/VII/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pengangkatan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan TNI, maka ditunjuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing institusi sampai dengan pelaksana di Satuan Kerja, ” ungkap Kapuspen TNI.

Baca juga: Dandim Klungkung Pantau Pendistribusian Logistik Pemilukada 2024

Diakhir sambutannya, Kapuspen TNI mengatakan bahwasannya saat ini TNI sedang terus berusaha meningkatkan kinerjanya di seluruh bagian melalui indikator pelaksanaan pembangunan zona integritas yang merupakan akselerasi percepatan dan miniatur dari program reformasi birokrasi di jajaran TNI. “Keberadaan PPID memiliki peran yang sangat penting dan utama karena terkait dengan pelayanan publik yang harus Prima, ” pungkasnya.

Rakor PPID ini dihadiri oleh seluruh pejabat PPID jajaran Mabes TNI. Pada Rakor tersebut juga  menghadirkan narasumber dari Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat RI  Annie Londa, S.H., M.H., dengan materi “Era Keterbukaan Informasi Apakah Semua harus dibuka??? Awareness Implementasi UU KIP.” (Puspen TNI)

Baca juga: Satgas Yonif 756/WMS Bagikan Pakaian Layak Pakai, Senyum Ceria Hiasi Warga di Wilayah Perbatasan